Perusahaan residen dikenakan pajak atas penghasilan di seluruh dunia. Perusahaan non residen hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia termasuk penghasilan yang berasal dari bentuk usaha tetap di Indonesia.

Penghasilan bersih kena pajak didefinisikan sebagai penghasilan kena pajak dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Laba bisnis kena pajak dimodifikasi oleh penyesuaian pajak tertentu. Secara umum, pengurangan diperbolehkan untuk semua pengeluaran yang terjadi untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mempertahankan laba bisnis kena pajak. Perbedaan waktu dapat muncul jika pengeluaran yang dicatat sebagai biaya untuk akuntansi tidak dapat langsung diklaim sebagai pengurangan pajak.

Sebuah perusahaan diperlakukan sebagai penduduk Indonesia untuk tujuan perpajakan karena pendiriannya atau domisilinya di Indonesia. Perusahaan asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia pada umumnya harus menanggung kewajiban perpajakan yang sama dengan wajib pajak dalam negeri.

Secara umum, pajak perusahaan tetap sebesar 22% diterapkan mulai tahun fiskal 2022. Variasi berlaku sebagai bagian dari skema insentif (lihat bagian 2.9).

Perusahaan yang bergerak di industri hulu minyak dan gas serta panas bumi biasanya harus menghitung Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) sesuai dengan kontrak bagi hasil (PSC). Perusahaan-perusahaan tertentu yang bergerak di bidang pertambangan logam, mineral dan batu bara diatur oleh kontrak karya (KK) untuk penghitungan PPh Badan. Ketentuan yang berbeda mungkin berlaku untuk mereka yang berkaitan dengan tarif pajak perusahaan, biaya yang dapat dikurangkan, dan cara menghitung penghasilan kena pajak.

Umumnya, tahun ketetapan pajak adalah Januari hingga Desember. Namun, wajib pajak badan dapat memilih untuk mengajukan SPT berdasarkan tahun buku perusahaan selain tahun kalender Januari hingga Desember. Persetujuan dari Menteri Keuangan diperlukan jika wajib pajak bermaksud untuk mengubah tahun pajak.

Bisnis berikut ini memiliki margin keuntungan yang dianggap untuk tujuan perpajakan:

* EITR dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang lama yaitu 30% karena Kementerian Keuangan belum merevisi peraturan yang mengatur tentang deemed profit margin. 

Pajak dipotong dari dividen sebagai berikut:

• Penerima yang tinggal di dalam negeri
  Penghasilan dividen yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan apabila dividen tersebut berasal dari Indonesia. Namun, jika dividen tersebut berasal dari luar Indonesia, untuk mendapatkan pengecualian, dividen tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  • Penyertaan modal di bursa efek di luar yurisdiksi Indonesia: harus diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha di Indonesia dalam batas waktu tertentu.
  • Investasi ekuitas di perusahaan non-listed di luar yurisdiksi Indonesia: harus melakukan investasi di Indonesia minimal 30% dari laba sebelum pajak selama surat ketetapan pajak belum diterbitkan.

Jenis investasi yang memenuhi syarat untuk pengecualian serta batas waktunya diatur.

• Penerima bukan penduduk 
  Pajak final sebesar 20% (atau lebih rendah untuk negara yang memiliki perjanjian pajak, sebagaimana diatur dalam 6.2 untuk tarif yang dikurangi berdasarkan perjanjian pajak) dikenakan pada dividen yang dibayarkan kepada penerima non-residen.
• Perusahaan Asing yang Dikendalikan (CFC) 

Pendapatan tertentu (dividen, bunga, pendapatan sewa, royalti, dan keuntungan dari penjualan atau transfer aset) dikenakan aturan dividen yang dianggap di Indonesia. Aturan dividen yang dianggap diterapkan untuk:

• • Perusahaan Indonesia yang memiliki anak perusahaan/branch asing dan memiliki setidaknya 50% saham di perusahaan luar negeri tersebut.

Pengecualian aturan: Aturan ini tidak berlaku jika saham perusahaan terdaftar di bursa saham. only when the Company’s shares are listed on a stock.

exchange.

Keuntungan modal dikenakan pajak sebagai pendapatan biasa dan kerugian modal dapat diku-rangkan dari pajak. Keuntungan dari transaksi tertentu dikenakan pajak di bawah rezim khusus (misalnya, keuntungan dari pelepasan properti tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak final sebesar 2,5% dari nilai transaksi).

Bunga deposito berjangka atau tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) selain yang dibayarkan kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia dan dana pensiun yang disetujui oleh pemerintah, dikenakan pajak final sebesar 20%.

Bunga obligasi selain yang dibayarkan kepada bank yang beroperasi di Indonesia dan dana pensiun yang disetujui pemerintah dikenakan pajak final sebesar 15%. Jika penerima adalah reksa dana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka tarif pajaknya adalah 5% untuk tahun 2011-2013 dan 15% setelahnya. Jika penerima adalah pembayar pajak bukan penduduk, tarif pajaknya adalah 20% (atau tarif perjanjian yang lebih rendah).

Bunga dan imbalan lain termasuk premium atau diskonto yang merupakan bunga atas pinjaman yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dapat dikenakan pajak dengan tarif pajak badan biasa bersama dengan penghasilan lainnya. Bunga dikenakan pemotongan pajak sebesar 15%. Jumlah yang dipotong merupakan pembayaran di muka atas kewajiban CIT untuk perusahaan yang memperoleh bunga.

Kerugian dapat ditangguhkan selama 5 tahun setelah tahun terjadinya kerugian (jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk industri tertentu dan untuk operasi di daerah terpencil yang memperoleh fasilitas pajak). Kerugian tidak dapat dibebankan kembali.

a. Pemotongan Pajak untuk Perusahaan Publik

Perusahaan publik diberikan potongan pajak perusahaan sebesar 3% dari tarif standar, sehingga memberikan tarif efektif sebesar 19% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya. Potongan pajak perusahaan sebesar 3% dapat diberikan kepada perusahaan publik yang memenuhi persyaratan berikut:

• Sekurang-kurangnya 40% dari saham yang disetor telah dicatatkan untuk diperdagangkan di BEI. Saham yang dimiliki oleh pihak-pihak berelasi tertentu dan saham treasuri tidak dapat dihitung untuk tujuan ini; dan
• Publik harus terdiri dari setidaknya 300 orang, masing-masing memegang kurang dari 5% saham yang disetor.

Kedua kondisi ini harus dipertahankan setidaknya selama 6 bulan (183 hari) dalam satu ta-hun pajak.

b. Pajak Penghasilan untuk PerusahaanMenengah

Perusahaan dengan peredaran bruto tahunan tidak lebih dari Rp50 miliar, berhak mendapatkan diskon 50% dari tarif pajak badan standar sebesar 22% yang dikenakan secara proporsional atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

c. Pajak Penghasilan untuk Perusahaan Kecil

Perusahaan (tidak termasuk bentuk usaha tetap) dengan omset tahunan kurang dari 4,8 miliar dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0.5% dari omset penjualan bruto. Pajak final ini dibayarkan setiap bulan. Pajak ini hanya dapat diterapkan selama 3 tahun fiskal untuk Perseroan Terbatas ("Perseroan Terbatas"), dan 4 tahun fiskal untuk koperasi, persekutuan komanditer ("CV"), atau persekutuan perdata ("firma"). 

Tarif pajak final di atas tidak dapat diterapkan untuk Wajib Pajak tertentu, seperti Wajib Pajak yang dikenakan pajak final lainnya seperti jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan, Wajib Pajak yang memilih penghitungan pajak badan secara normal, atau Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pajak tertentu.

d. Tax holiday

Wajib pajak badan yang bergerak di 18 sektor industri pionir tertentu, dan melakukan penanaman modal baru minimal Rp 100 miliar, dapat menikmati pengurangan Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan"):

1. 100% dari PPh terutang - untuk nilai investasi baru minimal Rp 500 miliar;

Periode pembebasan pajak adalah :

• 5 tahun - untuk nilai investasi baru minimal Rp 500 miliar hingga kurang dari Rp 1.000 miliar
• 7 tahun - untuk nilai investasi baru minimal Rp1.000 miliar hingga kurang dari Rp5.000 miliar
• 10 tahun - untuk nilai investasi baru minimal Rp 5.000 miliar hingga kurang dari Rp 15.000 miliar
• 15 tahun - untuk nilai investasi baru minimal Rp 15.000 miliar hingga kurang dari Rp 30.000 miliar
• 20 tahun - untuk nilai investasi baru minimal Rp 30.000 miliar

Setelah jangka waktu di atas berakhir, wajib pajak akan mendapatkan pengurangan 50% dari PPh terutang untuk 2 tahun pajak berikutnya.

2. 50% dari PPh terutang - untuk nilai investasi baru minimal Rp 100 miliar.

Jangka waktu Tax holiday adalah: 5 tahun

Setelah jangka waktu di atas berakhir, wajib pajak akan mendapatkan pengurangan 25% dari PPh terutang untuk 2 tahun pajak berikutnya.

Pembebasan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan utama diKawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

e. Insentif pajak langsung untuk perusahaan baru

Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan ketentuan pajak tertentu, Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang baru dapat mengajukan permohonan pembebasan pajak penghasilan terutang atas impor barang modal dan bahan baku. Pembebasan tersebut diberikan untuk barang-barang modal yang tertera dalam Daftar Induk dan permohonan tersebut harus diajukan untuk setiap impor. Selanjutnya, Perusahaan baru harus mendapatkan sertifikat pembebasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di mana perusahaan baru tersebut terdaftar.

f. Fasilitas pajak atas penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu

Fasilitas perpajakan ini diberikan kepadaPerseroan Terbatas yang melakukan penanaman modal dalam rangka kegiatan usaha utama, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, atau perluasan dari usaha yang telah ada yang tidak termasuk penggantian dan/atau penambahan mesin dan/atau peralatan yang dilakukan pada jalur produksi yang telah berproduksi secara komersial.   

Kriterianya adalah:

• nilai investasi yang tinggi atau untuk tujuan ekspor;
• padat karya;
• kandungan lokal yang tinggi

Fasilitas pajak tersebut berupa:

1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
2. Penyusutan dipercepat atas aset tetap berwujud dan amortisasi dipercepat atas aset takberwujud yang diperoleh dalam rangka investasi, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan/amortisasi sebagai berikut: 

Penyusutan

Amortisasi

3. Pengurangan tarif pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia menjadi 10% (atau tarif yang lebih rendah sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku).
4. Rugi fiskal yang dapat dikompensasi (tax loss carried forward) yang telah melampaui 5 (lima) tahun namun belum melampaui 10 (sepuluh) tahun, dengan syarat-syarat tertentu.

Permohonan fasilitas pajak harus diajukan sebelum dimulainya produksi komersial. Selain itu,

implementasi fasilitas pajak akan dievaluasi paling lambat 2 tahun setelah Peraturan Pemerintah diterbitkan.

addition, the implementation of the tax facilites will be evaluated no longer than 2 years after the Government Regulation is released.

Dividen - Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru, mulai tahun pajak 2022, secara umum dividen bukan merupakan objek pajak. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa dividen merupakan objek pajak. Untuk memenuhi syarat sebagai bukan objek pajak, dividen yang dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri kepada orang pribadi dalam negeri harus diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak memenuhi syarat terse-but, maka akan dikenakan pemotongan pajak final sebesar 10% atas dividen yang dibayarkan kepada orang pribadi dalam negeri.

Jika dividen dibayarkan oleh wajib pajak perusahaan domestik kepada non-residen, dividen akan dikenakan pajak pemotongan final sebesar 20% (atau tarif perjanjian yang dikurangi).

Apabila dividen dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri kepada Wajib Pajak badan dalam negeri, maka dividen tersebut dikecualikan sebagai objek pajak tanpa persyaratan investasi (tidak kena pajak).

Dividen yang dibayarkan dari wajib pajak badan luar negeri kepada orang pribadi dalam negeri dan/atau wajib pajak dalam negeri harus diinvestasikan di Indonesia untuk jangka waktu tertentu dan paling sedikit 30% harus di-investasikan di Indonesia dan sebelum DJP menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut.

Bunga - Bunga yang dibayarkan kepada orang yang bukan penduduk dikenakan pajak pemotongan 20% (atau tarif perjanjian yang lebih rendah). Bunga yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam negeri kepada penduduk dikenakan pajak pemotongan 15%, yang merupakan pembayaran di muka atas kewajiban pajak.

Royalti - Pajak pemotongan sebesar 20% dikenakan atas royalti yang dikirimkan ke luar negeri (atau tarif perjanjian yang dikurangi). Untuk tujuan perpajakan, royalti mengacu pada setiap biaya un-tuk penggunaan properti atau pengetahuan di Indonesia, serta pengalihan hak untuk menggunakan properti atau pengetahuan di Indonesia.

Royalti yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam negeri kepada penduduk akan dikenakan pajak pemotongan sebesar 15%, dan pembayaran tersebut merupakan pembayaran di muka atas kewajiban pajak.

Biaya jasa teknis dan sewa - Pajak pemotongan sebesar 2% berlaku untuk pembayaran bruto yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri kepada wajib pajak luar negeri untuk jasa teknis, mana-jemen dan konsultasi serta sewa (kecuali untuk sewa tanah dan bangunan). Untuk sewa tanah dan bangunan dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 10%.

Berdasarkan undang-undang perpajakan dalam negeri, pajak pemotongan sebesar 20% (atau tarif perjanjian yang dikurangi) dikenakan atas biaya layanan teknis yang dikirimkan ke luar negeri.

Pajak Keuntungan Cabang - Perusahaan tetap dikenakan pajak keuntungan cabang sebesar 20% (atau tarif perjanjian yang dikurangi) atas keuntungan setelah pajak.

Pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung paling sedikit 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak melalui kepemilikan paling sedikit 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebutkan kemudian;
2. Wajib Pajak mengendalikan Wajib Pajak lainnya atau dua Wajib Pajak atau lebih berada di bawah pengendalian yang sama, baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. Memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan vertikal dan/atau horizontal satu derajat.

Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Apabila prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tidak dipenuhi, DJP berwenang untuk menghitung kembali penghasilan kena pajak atau biaya-biaya yang dapat dikurangkan yang timbul dari transaksi-transaksi tersebut berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diwajibkan untuk menyiapkan dokumentasi TP, yaitu Master file, Local file, dan Country-by-Country Report (CbCR). Master file dan Local file harus tersedia jika diminta oleh DJP, sedangkan pengungkapan TP secara rinci diperlukan dalam SPT, yang meliputi:

• Sifat dan nilai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
• Metode TP yang diterapkan pada transaksi-transaksi tersebut dan alasan pemilihan metode tersebut; dan
• Apakah perusahaan telah menyiapkan dokumentasi TP.

Pemberitahuan kewajiban CbCR dan CbCR itu sendiri (jika diperlukan) harus diserahkan kepada ITO dalam waktu 12 bulan setelah akhir tahun pajak.

Dokumentasi Penetapan Harga Transfer, jika diperlukan, harus terdiri dari ikhtisar operasi dan struktur bisnis wajib pajak, kebijakan penetapan harga transfer, analisis kesebandingan, pem-banding yang dipilih, dan penjelasan tentang bagaimana harga atau laba yang wajar ditentukan (termasuk metodologi penetapan harga transfer), dll.